PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai salah satu bagian kepolisian di daerah juga berperan aktif serta melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan konsep. Caranya adalah, modernisasi dan democratic policing yang diimplementasikan dengan situasi dan karakteristik kerawanan Kamtibmas.
Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH, menjelaskan secara geografis Kalimantan Barat salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak Timur (Negara Bagian Malaysia) yang memiliki kompleksitas keragaman budaya, agama dan suku bangsa.
Pengaruh globalisasi terasa kental di wilayah Kalimantan Barat. Mulai dari trend media sosial, ekonomi perbatasan, political influence dan kawasan investasi di bidang perkebunan, pertambangan dan perikanan menjadikan Kalbar sebagai salah satu provinsi yang cepat berkembang.
“Dari hal tersebut ada tiga indicator yang harus dikuatkan oleh Polda Kalbar yaitu di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan dan Malaysia, wilayah perbatasan (border) dan wilayah pedalaman di mana kondisi geografis Kalimantan barat yang merupakan provinsi terluas ke- 4 di Indonesia,” kata Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Kompleksitas karakteristik kerawanan daerah tersebut, menjadikan dinamika kamtibmas Kalimantan Barat sebagaimana provinsi yang sedang berkompetisi dalam pembangunan daerah. Pengaruh sosial, regional dan international sangat kental di Kalimantan Barat.
Sebagaimana agenda kamtibmas nasional Kalimantan Barat juga melaksanakan Pilkada Serentak 2018, event nasional yang terselengara di Kalbar dan ancaman kebakakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pengaruh kondusifitas kamtibmas merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat, ketika kamtibmas berjalan paralel dengan pembangunan maka pelaksanaanya akan sesuai dengan perencanaan dan harapan.
“Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri secara keseluruhan, namun dibutuhkan kerjasama, kebersamaan, sinergitas dan soliditas untuk menghadapinya. Di sinilah peran kepolisian yang demokratis dengan mengedepankan profesionalitas, modernisasi dan public trust untuk membangun keutuhan bangsa, dimulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif,” ujar Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Konsen program maintenance partnership Polda kalbar Berkibar, yang tidak lain adalah membangun kesepahaman tentang bagaimana menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang dapat mendukung pembangunan daerah serta menuangkan strategi Polda Kalbar Berkibar dengan komitmen zero illegal sebagai komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan.
Guna memahami strategi Polda Kalbar Berkibar yang mengedepankan Program Zero Illegal sebagai komitmen untuk mendorong dan mendukung percepatan pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk membangun perspektif dan kesepahaman tentang bagaimana mensikapi lingkungan strategis Provinsi Kalbar. Serta bagaimana pola yang dilakukan Polda Kalbar dalam mengatasi berbagai jenis gangguan kamtibmas, dan membangun wawasan masyarakat yang memiliki daya tangkal, daya cegah, daya penanggulangan dan daya rehabilitasi terhadap perkembangan dinamika dan berbagai jenis gangguan kamtibmas melalui pola proaktif policing, guna mendorong dan mendukung percepatan pembangunan khususnya di Kalimantan Barat.
Provinsi kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah baik dalam bentuk mineral (bauksit, emas, sirkon, timah,) kekayaan hutan, perkebunan, perikanan dan yang saat ini sedang booming adalah pencarian batu permata batu akik.
Perkembangan lingkungan strategis Provinsi Kalbar situasi politik yang khas di Provinsi terutama terkait Pemilukada 2018 Kalbar perlu disikapi dengan bijak oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kedewasaan berdemokrasi merupakan hal yang harus dipupuk dan sangat dibutuhkan. Berbagai konflik komunal dan vertikal sangat rentan terjadi sehubungan dengan aktivitas politik daerah, yang tidak terlepas dari perkembangan situasi nasional, regional, dan global.
Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada oleh KPU Pusat, pada awal tahapan pilkada Kalbar menduduki rangking 2 rawan setelah Papua, dalam 11 indikator kerawanan tersebut Kalimantan Barat memiliki kesemuanya, dan pada pertengahan tahapan pilkada indeks kerawanan tersebut menurun serta pada puncak tahapan Pilkada (pengungutan suara) sampai saat ini Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi yang paling sukses dan paling aman dalam penyelenggaraannya.
“Ini adalah hasil kerja yang dilihat secara nyata dimana pola mempertahankan situasi Kamtibmas yang kondusif adalah kunci dari berjalannya pembangunan dan terlaksananya seluruh agenda Kamtibmas di Kalimantan Barat,” kata Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Berdasarkan data fluktuasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat oleh Bank
Indonesia tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi, TW I 2018 sebesar 5,11 % mengalami kenaikan di TW II sebesar 6,46 %,. Sedangkan pergerakan perkembangan ekonomi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 5,06 % di Quartal pertama 2018 yang juga lebih tinggi dibanding Quartal pertama 2017 yang hanya sebesar 5,01 %.
“Secara umum hal ini menunjukan bahwa perkembangan ekonomi di Kalimantan Barat tumbuh dengan signifikan,” ujar Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Pertumbuhan ekonomi yang baik ini bergerak paralel dan stimultan dengan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, sebagaimana penjelasan Maslow, dalam herarchy needs theory.
Dimana aspek keamanan saat ini menjadi kebutuhan hakiki, sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan democratic policing, di mana Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat.
Mengingat letaknya, Provinsi Kalbar merupakan Provinsi yang rentan dengan kejahatan antarnegara seperti penyelundupan dan penjualan manusia (human trafficking).
“Jalur laut kita juga berpotensi digunakan sebagai jalur transit para manusia perahu dari Asia Selatan maupun Afrika sebelum menuju Australia. Maka dari itu, masyarakat Kalbar harus memiliki pengetahuan, dan daya penanggulangan terkait berbagai potensi gangguan Kamtibmas,” ucap Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH, mengingatkan.
Selain itu, walau potensi munculnya terorisme relatif kecil, namun tetap harus menjadi perhatian bersama. Menjadi daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan Brunei, mengharuskan masyarakat Kalbar memiliki daya tangkal dan daya cegah yang sangat kuat agar segala ancaman termasuk paham radikalisme dan terorisme tidak bisa masuk ke wilayah Kalbar.
“Terakhir, daya saing masyarakat Kalbar dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean dan program regional/internasional sejenis lainnya, akan terancam jika tidak sejak dini diberikan penguatan kualitas sumber daya manusia Kalbar melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan peningkatan ekonomi yang pada prinsipnya menyiapkan daya saing masyarakat dari berbagai aspek,” kata Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Berdasarkan data yang dirilis pada semester pertama 2017 dibanding semester pertama tahun 2018, trend gangguan Kamtibmas di Provinsi Kalbar menunjukan adanya peningkatan secara kuantitas. Selama tahun 2018, jika digolongkan ke dalam 4 jenis golongan kejahatan maka selama semester pertama tahun 2018 terjadi 2.462 kasus konvensional; 367 kasus transnasional; 331 kasus kejahatan terhadap kekayaan Negara; sementara kasus narkoba terungkap 148 kasus. Untuk bidang lalu lintas, pelanggaran lantas yang terjadi selama diawal semester 2018 sebesar 30.463 kali tilang (naik 29,72% dari awal semester tahun 2017) dan 28.866 teguran (naik 22,34%).
Untuk kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebanyak 25 kasus (4,10%) dari 609 kasus selama tahun 2017 menjadi 584 kasus di tahun 2018. Secara umum, gangguan Kamtibmas di Provinsi Kalbar didominasi oleh kejahatan konvensional seperti pencurian biasa, curanmor, dan curat, namun peningkatan data kriminalitas tersebut karena adanya kegiatan pro-aktif Polda Kalbar dan kegiatan cipta kondisis yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam penegakan hukum.
Pembangunan daerah Kalimantan Barat pembangunan daerah, utamanya daerah
tertinggal merupakan proses natural dalam upaya mewujudkan cita-cita bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Sehingga arah dari kebijakan nawa cita Presiden Joko Widodo di Kalimantan Barat adalah, mewujudakan penguatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan potensi dan sektorsektor strategis baik dibidang ekonomi, domestik, sosial dan sumber daya manusia yang potensial sebagai pelaku utama pembangunan daerah.
“Kehadiran negara melakukan reformasi sistem dan revolusi mental harus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal,” kata Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Sebagai konsekuensi dari posisi geografis wilayah darat yang berbatasan dengan negara lain dan provinsi lain maka terdapat beberapa potensi ancaman dan gangguan kejahatan yang terjadi.
Beberapa ancaman dan potensi gangguan kamtibmas yang selama ini terjadi di wilayah perbatasan darat antara lain adalah : tindak pidana penyelundupan, trafficking in person, Narkotika, Infiltrasi teroris, pelanggaran batas wilayah negara, pelanggaran keimigrasian.
Polda Kalimantan Barat dengan seluruh jajaran selama satu tahun terakhir ini gencar melakukan upaya pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan.
Kejahatan penyelundupan barang melalui pintu PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang sebelumnya terjadi telah berhasil dihentikan dengan penerapan
hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini bermain di area tersebut.
Tindakan penyelundupan tersebut dapat berjalan dengan lancar karena terjadi
kolaborasi antara unsur pengawas yang seharusnya melarang dengan pihak-pihak pengusaha yang berupaya memperoleh keuntungan besar tanpa melalui pintu masuk resmi importasi barang.
Keberhasilan penegakan hukum terhadap praktek ilegal ini memberikan efek positif bagi upaya pemberantasan narkoba. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang rencana pembangunan wilayah perbatasan merupakan harapan dari seluruh warga masyarakat perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
Program ini tentunya juga akan memberikan efek positif bagi pelaksanaan tugas sektor keamanan. Pengelolaan organisasi dilakukan dengan membangun sinergitas dan integralitas antara bidang pembinaan dan bidang operasional. Bidang pembinaan berfungsi mengelola sumber daya organisasi.
“Polda Kalbar Berkibar yang lebih mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif, penegakan hukum dengan konsep pro-active policing,” kata Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Mengimplementasikan program 100 hari kerja Kapolda Kalbar yang berkomitmen terhadap zero illegal dan zero tolerance. Program 100 Hari Kapolda Kalbar tahap pertama, Zero Illegal dan Zero Tolerance, dengan mengedepankan konsep law enforcement sebagai langkah pro-aktif kepolisian yang difokuskan terhadap Zero Illegal dan Zero Tolerance, dengan hasil: tersangka 463 orang dan 357 kasus, yang didominasi oleh tindak pidana Narkoba sebanyak 41%.
Tahap kedua, dengan konsen; Law enforcement, yaitu pembentukan satgas
zero illegal dan zero tolerance di masing-masing satker yang memilki fungsi penegakan hukum dan seluruh satwil dengan focus prioritas di bidang lingkungan hidup dan transnational crimes serta kejahatan terhadap kekayaan Negara dan narkoba.
Social maintenance, yaitu pemberian target penanganan zero illegal kepada satker dan satwil dengan memperhatikan dinamika sumber daya yang dimiliki. Public trust, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan kultur kepolisian guna semakin menambah kepercayaan public secara berkelanjutan.
Partnership, yaitu meningkatkan kerjasama dengan stake holder sebagai mitra guna membangun keberhasilan program 100 hari jilid II.
“Dengan hasil yang significant, Polda Kalbar berhasil mengungkap sebanyak 596 kasus dan 793 tersangka serta penindakan Ops Pekat dalam rangka Ramadhan dengan hasil, 1.011 kasus dan 1.144 tersangka diseluruh wilayah Kalimantan Barat,” ujar Kepala Kepolisian Daerah kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono SH MH.
Tahap ketiga, dalam program kami jilid III dengan fokus konsen: Transnational Crimes & enviromental crimes, prioritas penanganan kejahatan lintas batas, narkoba dan kejahatan lingkungan hidup sebagai extra ordinary crimes; Maintenance Partnership, memelihara serta meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah hukum Kalimantan Barat; Public Service, akselarasi pelayanan public melalui penilaian masyarakat terhadap program polda kalbar berkibar.
_________________________________
[ informasi di atas ditulis, diramu, dikemas oleh Kepala Urusan Liputan Produksi Dokumentasi (Lipprodok) Humas Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Cucu Safiyudin S.Sos SH MH ]
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi tentang penyerapan anggaran Dipa di masing - masing satker jajaran Polda Kalbar Yang di laksanakan pada akhir bulan Agustus 2018 . Di Mapolda Kalimantan Barat .
